DILEMA AKREDITASI PT


akreditasiOleh Abdul Halim Fathani

BEBERAPA hari terakhir ini, kalangan perguruan tinggi baik PTN maupun PTS, disibukkan dengan “isu” kebijakan “akreditasi” sebagai implementasi dari amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 28 ayat 3 UU tersebut dijelaskan, gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut menteri apabila dikeluarkan oleh: (a) PT dan/atau program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau (b) perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi. Alhasil, ijazah lulusan dianggap legal dan sah, jika dikeluarkan oleh program studi dan perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Dengan kata lain terakreditasi ganda. Memang saat ini (masa transisi) yang tengah berjalan adalah cukup prodinya saja yang terakreditasi.

Akreditasi diperlukan untuk menjamin mutu dari suatu institusi penyelenggara pendidikan. Selain itu, untuk masyarakat umum, akreditasi juga bisa menjadi alat untuk mengukur kesiapan suatu PT untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dilakukan untuk pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi, melayani kepentingan masyarakat (stakeholder), dan menjamin kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Hasil akreditasi pendidikan tinggi oleh BAN-PT adalah sebagai pengakuan atas suatu program studi dan/atau institusi yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya. Akreditasi bukan lagi membedakan status negeri maupun swasta.

Realitas
Pertanyaannya, bagaimana kondisi riil di lapangan? Saat ini, jumlah perguruan tinggi di Indonesia (sekitar) 3.218 perguruan tinggi swasta (PTS), 93 perguruan tinggi negeri (PTN), 614 Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Swasta, dan perguruan tinggi negeri kedinasan. Dari jumlah sekian itu, sampai 2013, institusi PT yang sudah terakreditasi tidak sampai 120 perguruan tinggi. Sementara, masih terdapat 5.012 prodi yang akreditasi dan reakreditasinya belum diproses oleh BAN-PT, karena keterbatasan dana dan jumlah asesor.

Dari segi dana memang sangat besar, untuk satu kali proses akreditasi saja, biayanya mencapai Rp 30 juta. Rinciannya di antaranya untuk tiket pesawat dua orang asesor rata-rata Rp 8 juta. Kemudian juga untuk honor asesor sebesar Rp 3 juta dan biaya akomodasi asesor selama visitasi yang nilainya bervariasi sesuai daerahnya. Sementara, saat ini jumlah asesor yang dimiliki BAN PT masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi serta prodi yang harus diakreditasi.

Di sisi lain, dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga mengamahkan bahwa akreditasi program studi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Ketentuan ini, sejatinya dapat meringankan beban BAN PT secara signifikan. Faktanya, sampai sekarang peraturan pelaksanaan hal tersebut belum ada, sehingga wujud konkret dan desain LAM PT masih belum jelas.

Memang, menurut Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec (Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia/APTISI), pemerintah telah menyodorkan draf Peraturan Menteri yang mengatur hal tersebut, namun APTISI memandang bahwa draf tersebut sangat jauh dari konsep LAM sebagaimana yang diharapkan dari undang-undang, di antaranya: Draf tersebut sangat berpotensi untuk mengatur LAM secara dikotomis dan bahkan diskriminatif, karena mengklasifikasikan LAM menjadi LAM-PS yang dibentuk Swasta dan LAM-PS yang dibentuk Pemerintah. Draf tersebut juga terkesan diskriminatif karena pemerintah hanya akan membiayai LAM-PS yang dibentuk oleh Pemerintah, padahal akreditasi itu dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab pembinaan pemerintah terhadap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Ini adalah fakta yang menarik. Saking banyaknya jumlah institusi dan prodi yang perlu diakreditasi atau direakreditasi, ternyata harus berhadapan dengan minimnya anggaran pemerintah dan terbatasnya jumlah asesor BAN-PT. Jika demikian, adilkah kebijakan pemberlakuan bahwa ijazah legal jika dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan prodi yang terakreditasi itu mulai diberlakukan pada 10 Agustus 2014? Dalam kacamata akal sehat, rasanya tidak mungkin. Kalau memang diberlakukan, maka dipastikan banyak perguruan tinggi yang “hanya” siap menyelenggarakan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, namun harus “rela” tidak mengeluarkan ijazah. Karena, takut ijazahnya akan dianggap bodong dan berurusan dengan penegak hukum.

Pemutihan
Ternyata, dalam hitungan hari, Kemdikbud telah ‘memaklumi’ atas realitas ini. Ialah bagi institusi dan prodi yang sedang mengajukan akreditasi/reakreditasi dan belum diproses maupun yang masih baru akan dilakukan “pemutihan”. Dengan kata lain, institusi dan prodi tersebut secara otomatis mendapat status Terakreditasi C, sehingga ijazah yang dikeluarkan adalah legal.

Meski demikian, ternyata kebijakan ini bukan solusi apik. Seringkali ketika ada lowongan pekerjaan (termasuk formasi CPNS) mempersyaratkan bahwa pelamar harus lulusan dari institusi dan prodi minimal terakreditasi B. Kalau sudah demikian, mau diapakan ijazah yang legal itu?

Terkait “pemutihan”, seyogianya pemerintah tidak menggeneralisir masalah. Tidak harus kampus dan prodi yang baru atau belum terkareditasi itu lalu (langsung) diberi status Terakreditasi C, semua. Tetap masih perlu dicermati, apakah institusi/prodi tersebut memang ada mahasiswanya atau tidak, berlangsung proses pembelajaran atau tidak, bagaimana rasio dosen dan mahasiswanya, apakah menyelenggarakan perkuliahan kelas jauh atau tidak. Itu semua perlu diamati. Kalau memang institusi/prodi tersebut melakukaan praktik perkuliahan yang tidak sesuai dengan aturan dikti, sebaiknya tidak dilakukan pemutihan. Sehingga hal ini diharapkan bisa menjadi efek jera.

Karena, kalau kampus yang demikian (“nakal”) ikut-ikutan dilakukan pemutihan, dikhawatirkan, terjadi penyimpangan baru, yakni jual beli ijazah. Bila perlu, kampus yang nakal dipublikasikan di internet, seperti yang sudah dilakukan dikti terkait indikasi dosen yang berstatus ganda dengan status guru. Atau baru-baru ini Kemenag juga melakukan hal yang sama, publikasi kampus yang bersih dan nakal. Sekali lagi, ini dalam rangka pembenahan dunia pendidikan Indonesia secara total.

Masih dengan pemutihan. Bagaimana ‘nasib’ prodi atau institusi yang sedang proses reakreditasi? Misalnya, suatu prodi di kampus tertentu telah berstatus terakreditasi B, tapi karena masa berlakunya sudah akan habis, dan ternyata sampai Agustus 2014 belum juga divisitasi sehingga belum keluar surat keputusan. Maka, mau tidak mau prodi tersebut “rela” ikut pemutihan, dan otomatis mendapat status akreditasi C. Sementara untuk prodi baru atau prodi yang belum mengajukan akreditasi juga otomatis mendapat status akreditasi C. Jika demikian, adilkan kebijakan “pemutihan” itu? Perlu ditinjau kembali.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah, pemerintah tidak (perlu) lagi membedakan kelas akreditasi. Bisa dipertimbangkan status yang diberikan adalah bukan lagi terakreditasi A, B, atau C. Tetapi, status Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Sehingga lembaga atau perusahaan, cukup memberikan syarat bagi pelamar adalah lulusan dari institusi dan prodi yang sudah terakreditasi. Di sisi lain, stakeholder sebagai pengguna lulusan, seyogianya tidak lagi hanya melihat pelamar dari satu sisi saja, yaitu kualitas secara kelembagaan (terakreditasi atau tidak). Namun, yang jauh lebih penting adalah melihat kualitas secara individu. Karena, praktik kerja yang akan dilakoni adalah secara khusus merupakan tanggung jawab personal, bukan kelembagaan. Ijazah (legal) memang penting, namun melihat kualitas nyata personal jauh lebih penting. Dan, akreditasi juga penting, sehingga tidak boleh disepelehkan.

Dengan adanya kebijakan akreditasi, tentu diharapkan ada standar minimal yang dapat dijadikan acuan bagi stakeholder yang notabene sebagai pengguna lulusan. Sebagai contoh, lulusan prodi Pendidikan Matematika kampus A akan relatif sama kualitasnya dengan lulusan prodi Pendidikan Matematika dari kampus B. Saat ini, bukan lagi membedakan status negeri maupun swasta. Tetapi, terakreditasi dengan kualitas baik atau tidak. Fakta menggembirakan di tahun 2013 ini adalah dari delapan perguruan tinggi yang mencapai akreditasi A, tiga kampus adalah PTS. Yakni, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Mereka berada pada garis prestasi akreditasi yang sama dengan ITB, Institut Pertanian Bogor (IPB), UGM, UI, dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Semoga segera diikuti oleh kampus-kampus lainnya. [Tidar-Malang, 01112013].

Perihal masthoni
Alumni Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s